Newslie.id – Tasikmalaya, Jawa Barat,- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, dr. Heru Suharto, tengah menjadi sorotan tajam setelah keberadaannya sulit dijangkau oleh awak media yang berupaya melakukan konfirmasi terkait proyek pengadaan barang dan jasa senilai miliaran rupiah pada tahun anggaran 2025. Proyek tersebut hingga kini belum rampung, meskipun pembayaran kepada pengusaha pemenang tender telah dicairkan oleh pihak dinas.
Sejak Senin, 6 April 2026, berbagai upaya untuk menghubungi dr. Heru melalui telepon maupun pesan WhatsApp tidak pernah mendapat respons. Tim jabar.newsline.id yang mencoba mendatangi ruang kerjanya di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya pun mendapati ruangan kosong, dengan keterangan bahwa pejabat tersebut tidak berada di tempat tanpa alasan yang jelas. Pola ketidakhadiran ini menimbulkan kesan adanya penghindaran dari tanggung jawab publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Pencairan dana sebelum pekerjaan selesai bukan hanya menyalahi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga membuka ruang bagi dugaan penyimpangan. Dalam konteks sektor kesehatan, hal ini menjadi semakin krusial karena menyangkut pelayanan dasar masyarakat yang seharusnya dijamin kualitas dan keberlanjutannya.
Ketertutupan informasi dari pejabat publik memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Publik berhak mengetahui alasan keterlambatan proyek serta mekanisme pengawasan yang dilakukan agar dana miliaran rupiah tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukan. Ketiadaan klarifikasi resmi dari Kepala Dinas Kesehatan menimbulkan spekulasi liar, mulai dari dugaan kelalaian administratif hingga kemungkinan adanya praktik yang tidak sesuai aturan.
Pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan seharusnya menjadi prioritas utama, terlebih di tengah kebutuhan masyarakat akan fasilitas dan layanan yang memadai. Namun, sikap diam dan sulitnya akses informasi justru memperlihatkan lemahnya komitmen terhadap keterbukaan. Kondisi ini menuntut perhatian serius dari pemerintah daerah, termasuk Bupati Tasikmalaya, untuk segera mengambil langkah tegas dan memastikan proses pengadaan berjalan sesuai regulasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya mengenai alasan keterlambatan penyelesaian proyek maupun sikap Kepala Dinas yang enggan memberikan keterangan. Publik kini menanti transparansi, klarifikasi, dan tindakan nyata dari pemerintah daerah agar kepercayaan masyarakat tidak semakin terkikis.
Penulis : Chandra Foetra S
Editor : Tim Redaksi
