Newsline.id – Bandung, Jawa Barat,- Dalam prosesi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya periode 2025‑2030 di Gedung Pakuan, Bandung pada Rabu, (4/6/2025), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan sejumlah pesan tegas kepada pasangan terpilih yakni Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al‑Ayubi. Ia menekankan bahwa momen ini harus dimanfaatkan untuk membenahi berbagai permasalahan mendasar di wilayah Tasikmalaya, seperti angka kemiskinan yang masih tinggi, ketidakefektifan program keluarga berencana, serta kondisi kebersihan lingkungan yang belum optimal.
Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan, “Tasikmalaya harus segera melakukan perbaikan. Masih terlalu banyak persoalan yang menghambat kesejahteraan rakyat. Pergantian kepemimpinan ini merupakan momentum untuk berbenah secara menyeluruh di semua sektor, mulai dari penanggulangan kemiskinan hingga peningkatan kualitas lingkungan dan pelayanan publik,” tegas Dedi.
Lebih lanjut, ia menolak keras adanya pengaruh tim sukses dan simbol partai dalam struktur pemerintahan. Dalam sambutannya, Dedi Mulyadi menegaskan agar birokrasi bekerja secara profesional dan netral. “Mulai hari ini, yang bekerja adalah struktur pemerintahan yang profesional, bukan lagi tim sukses. Pemerintahan ini adalah untuk rakyat, bukan milik partai. Jangan bawa simbol-simbol kepentingan partai ke dalam birokrasi, karena kita harus fokus pada pelayanan kepada masyarakat secara adil dan menyeluruh.”, ungkapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pelantikan pasangan Cecep-Asep yang telah meraih 465.150 suara atau sekitar 52,45 persen suara sah dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) diharapkan menjadi titik tolak bagi perubahan nyata. Dengan mandat tersebut, mereka dituntut untuk mengedepankan transparansi dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Tasikmalaya.
Dedi Mulyadi juga mengingatkan pentingnya perencanaan pembangunan yang lebih matang, di mana setiap program harus sesuai dengan kebutuhan di lapangan. “Alokasi anggaran harus dikelola dengan cermat, tidak cukup hanya berupa hibah politik. Kita harus pastikan setiap dana yang digunakan benar-benar mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selama ini saya melihat aliran dana hibah dari provinsi Jawa Barat paling banyak ke Kabupaten Tasikmalaya hingga 700 miliar, namun peruntukannya tidak sesuai dengan pengajuan”, tambahnya.
Pesan tegas Gubernur Jawa Barat ini diharapkan dapat menanamkan budaya kerja yang profesional dan bebas dari intervensi kepentingan politik semata, sehingga birokrasi di Tasikmalaya mampu menjawab tantangan pembangunan dengan solusi yang inovatif dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Langkah pembenahan yang mulai dijalankan ini sekaligus menandai era baru pemerintahan dengan komitmen tinggi untuk transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang prima. (Chandra Foetra S).
