Newsline.id-Tasikmalaya, Jawa Barat,- Rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) tingkat Kabupaten Tasikmalaya berlangsung dalam kondisi yang sangat tegang. Proses rapat pleno tersebut diadakan secara terbuka yang diselenggarakan di aula Gedung Dakwah Indonesia (GDI) Singaparna. Acara dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya berserta seluruh staff, Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya berserta seluruh staff, seluruh PPK Kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya, para saksi dari tiga pasangan calon nomor urut 1, 2 dan 3 dan seluruh instansi terkait lainnya.
Hasil pantauan tim newsline.id jabar, rapat pleno tersebut mendapat penjagaan ketat oleh ratusan aparat gabungan dari TNI Polri guna memastikan keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya acara. Pengamanan intensif yang melibatkan petugas dari berbagai institusi tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan dan menjaga kredibilitas proses demokrasi. Tampak Kapolres Tasikmalaya AKBP. Haris Dinzah, S.H., S.I.K., M.H., Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP. Mohammad Faruk Rozi, S.I.K., M.SI., dan Komandan Kodim (Dandim) 0612 Tasikmalaya Letkol Arm Yan Octa Rombenanta turut serta melakukan pemantauan sekaligus pengawalan acara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rapat tersebut, sejumlah saksi, yang berasal dari pasangan calon 01 dan 03, menyatakan ketidakpuasan mereka dengan hasil verifikasi di sejumlah kecamatan. Kedua saksi tersebut menolak untuk memberikan tanda tangan pada hasil pleno di 39 kecamatan, menyuarakan keberatan mereka terhadap prosedur yang dianggap kurang transparan dan akurat. Penolakan ini menimbulkan spekulasi adanya perbedaan interpretasi dalam proses perhitungan suara di beberapa wilayah.
Pihak penyelenggara, KPU Kabupaten Tasikmalaya, menegaskan bahwa seluruh prosedur rapat pleno telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun menemui hambatan berupa penolakan tanda tangan dari beberapa saksi, KPU berkomitmen untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara konstruktif.
Selain itu, kehadiran aparat gabungan di lokasi rapat pleno juga dimaksudkan untuk menekan potensi aksi provokatif dari pihak-pihak yang tidak puas. Aparat gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Pokri, Satpol PP, dan dinas keamanan lainnya bekerja sama secara sinergis, sehingga meskipun atmosfer rapat penuh ketegangan, proses pertemuan dapat berlangsung dengan tertib. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kerusuhan yang dapat menggoyahkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di daerah.
Dari hasil pantauan newsline.id Jabar pun, tampak ratusan masyarakat yang menunggu diluar gedung untuk menantikan hasil rekapitulasi pleno.
“Ya kami dari pihak masyarakat berharap hasil akhir dari pleno tingkat Kabupaten yang diumumkan nanti dapat mencerminkan keadilan dan transparansi, sekaligus meredam potensi konflik yang mungkin timbul akibat ketidakpuasan sebagian elemen masyarakat”, ungkap salah satu warga yang ikut serta menyaksikan acara.
Sesampainya berita ini diterbitkan, acara rapat pleno hasil PSU Kabupaten Tasikmalaya masih berlangsung. (Chandra Foetra S).
