TASIKMALAYA, newsline.id – Suasana di depan Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya kembali memanas. Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi unjuk rasa, Kamis (22/1/2026), yang berujung ricuh setelah tuntutan mereka untuk bertemu langsung dengan Ketua DPRD tak kunjung dipenuhi.
Ketua PMII Tasikmalaya, Mujid Tasela, meluapkan kekecewaannya. Ia menuding DPRD kerap melakukan “pergantian pemain” setiap kali mahasiswa menuntut audiensi.
“Melihat hal itu, jelas saya sudah tidak percaya lagi kepada DPRD,” tegas Mujid di tengah kerumunan massa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tiga Isu Panas Jadi Sorotan
Dalam aksinya, PMII menyoroti sejumlah persoalan krusial yang dinilai merugikan masyarakat:
• Fiber optik yang marak namun dianggap belum jelas izin dan legalitasnya.
• Proyek MBG yang dinilai tidak transparan.
• Pinjaman Rp230 miliar oleh pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur jalan.
Mujid menekankan, kualitas jalan hasil proyek pinjaman tersebut jauh dari layak. Ironisnya, pinjaman yang akan diangsur selama lima tahun itu justru berpotensi membebani masyarakat lewat pajak.
“Jangan sampai pinjaman masih berjalan, tapi jalan sudah rusak. Ini uang rakyat, harus efektif, jangan ada monopoli!” seru Mujid lantang.
Kemarahan mahasiswa semakin memuncak. Mereka menegaskan, bila Ketua DPRD tidak hadir dan kembali diganti oleh “pemain baru”, maka massa akan menginap dan menyegel kantor Ketua DPRD.
PMII menilai DPRD telah kehilangan “taring” sebagai lembaga pengawasan. Alih-alih fokus pada aspirasi rakyat, DPRD justru sibuk dengan proyek-proyek yang sarat kepentingan.
“Tugas DPRD adalah mengawasi, bukan mengabaikan suara masyarakat. Kalau Ketua Dewan tidak muncul, kami akan duduki gedung ini!” ancam Mujid.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Budi Ahdiat, akhirnya memberikan penjelasan. Ia menegaskan bahwa pinjaman daerah sebesar Rp230 miliar bukan berbentuk uang tunai, melainkan berupa pengerjaan infrastruktur jalan.
“Pinjaman itu tidak langsung diberikan dalam bentuk uang cash. Bupati hanya menandatangani kontrak dengan perusahaan di bawah BUMN. Yang diberikan bukan uang, tapi aspal dan infrastruktur yang dikerjakan secara bertahap,” jelas Budi.
Menurutnya, proyek tersebut dilaksanakan melalui lelang di tingkat pusat. Masyarakat Tasikmalaya hanya menerima manfaat dari hasil pembangunan.
Budi juga mengakui bahwa pembahasan pinjaman sempat menimbulkan polemik di DPR, khususnya di Badan Anggaran (Banggar). Kala itu, sejumlah pihak menolak dan mencurigai langkah cepat Bupati dalam mengambil pinjaman.
“Awalnya memang banyak yang menolak, tapi setelah dijelaskan bahwa bentuknya bukan uang melainkan pekerjaan infrastruktur, akhirnya bisa dipahami,” tambahnya.
Terkait tuntutan mahasiswa mengenai proyek fiber optik, Budi mengaku belum mengetahui detail persoalan tersebut.
“Kalau masalah fiber optik, nanti kita bicarakan lebih lanjut. Saya kurang begitu tahu detailnya,” katanya singkat.
Budi menutup keterangannya dengan menegaskan bahwa masyarakat Tasikmalaya tidak menerima uang dari pinjaman tersebut, melainkan hasil pembangunan jalan yang dilakukan bertahap.
“Semua lelangnya di pusat, barangnya dari pusat, kita hanya menerima manfaatnya,” tutupnya.
Penulis : C2P
Editor : TimNewsline/Red
