Newsline.id – Subang, Jawa Barat,- Adanya penertiban pembongkaran bangunan liar termasuk kios para pedagang di Jalancagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang beberapa Minggu lalu menuai aksi hingga ada isu akan melakukan aksi unjuk rasa damai ke Kantor Gubernur Jawa Barat.
Sebelumnya, 26 Mei 2025, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM didampingi Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, langsung turun ke lokasi melaksanakan pembongkaran bangunan liar yang berada di bahu jalan provinsi.
Gubernur Jawa Barat pada saat itu juga menjelaskan kepada warga masyarakat yang terdampak, akan memberikan biaya ganti rugi barang dagangan serta kompensasi selama 2 bulan ke depan pasca pembongkaran kios milik mereka untuk tujuan penertiban dan penataan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi akan adanya aksi yang dilakukan oleh para pedagang mikro kecil menengah yang mengatasnamakan PPMKM (Paguyuban Pedagang Mikro Kecil dan Menengah), Bupati Subang Reynaldy yang kerap di sapa Kang Rey sangat menyayangkan adanya aksi tersebut.
“Saya mencoba ingin memberikan pandangan kepada masyarakat Kabupaten Subang khusnya para pedagang kecil jangan mudah terprovokasi, mau dihasut, mau di adu dombakan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang oleh oknum” ungkap Kang Rey yang di unggah dalam akun IG Reynaldyputraofficial.
Menurutnya, melihat dari ijin yang mereka sampaikan (para demonstran) tersebut sama sekali koordinatornya atau orang orangnya tidak ada pedagang disitu. Selain itu Kang Rey menilai bahwa koordinatornya juga bisa jadi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi, karena dilihat dari surat tersebut tidak ada pedagang asli disitu.
Kang Rey pun memberikan pandangan perbandingan terkait penggusuran dengan daerah lain. Menurutnya bahwa penggusuran di Subang sudah sangat humanis karena Pemkab Subang sangat sayang terhadap masyarakatnya.
“Bisa jadi mungkin daerah lain tidak ada penggusuran seperti di kita, dari mulai dagangan di borong oleh pemerintah kalaupun dagangan itu tetap menjadi milik pedagang, penggantian uang tunggu atau uang duduk selama dua bulan, dan akan di tempatkan di tempat yang layak agar menjadi daya tarik pertumbuhan ekonomi. Saya rasa semua daerah tidak melakukan hal seperti itu” ucap Kang Rey.
Jadi, lanjut Kang Rey, ini merupakan bukti sayangnya Pemerintah Provinsi dan Daerah terhadap Rakyatnya. Dengan seperti itu Pemerintah Provinsi dan Daerah kalau misalnya ada yang mengatakan tidak sayang terhadap masyarakatnya, harus seperti apa ?.
“Saya rasa itu sudah sangat humanis terhadap masyarakat dan sangat memikirkan para pedagang. Uang dagangan sudah kita ganti sekarang tinggal uang duduk selama dua bulan, jujur uang duduk dua bulan itu akan kita ganti di minggu minggu ini rencananya, tapi begitu ada kejadian ini kelihatan para pedagang mau di hasut, Saya akan menunggu dulu Pa Gubernur. Karena pada prinsipnya Saya dan Pa Gubernur akan mengurus melalui rasa sayang untuk memberikan hak hak masyarakat atau pedagang yang mau di urus dan berkolaborasi dengan Pemerintah” jelasnya.
Terakhir Kang Rey lebih memperjelas terkait peran Pemerintah terhadap penggusuran para pedagang yang berdiri ditanah yang tidak seharusnya.
“Jujur sebetulnya Pemerintah Daerah tidak ada kewajiban untuk memborong dagangannya, mengganti uang duduk selama dua bulan, karena bangunan tersebut berdiri di tempat yang tidak seharusnya, jelas itu salah, namun hal yang salah pun kita mencoba mencari kebaikan dengan mengganti hak haknya.
Jadi masyarakat tolong sabar karena masalahnya uang pengganti ini bukan uang kecil, kita jalankan harus sesuai prosedur. Jadi Saya harap masyarakat jangan sampai terprovokasi oleh oknum” pungkasnya. (Rudi)
