TASIKMALAYA, newsline.id – Aroma keresahan kini menyeruak di Tasikmalaya Raya. Penonaktifan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bukan sekedar kebijakan administratif, melainkan luka baru bagi rakyat miskin yang semakin terjepit.
BEM Nusantara Tasikmalaya Raya, lewat Koordinator Bobi Maulana Ristillah, menuding langkah pemerintah ini sebagai bukti negara gagal hadir.
“Kebijakan ini mencederai nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang dijamin konstitusi,”Kata Bobi, Minggu (8/2/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, dampak pencabutan BPJS PBI terasa nyata, karena akses layanan publik semakin sulit, kelompok rentan terpinggirkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kian runtuh. Ia menekankan, kesehatan bukan privilese, melainkan hak mutlak rakyat yang wajib dijamin negara.
Maka dalam hal ini, dirinya mewakili pergerakan mahasiswa mendesak agar pemerintah segera mengaktifkan kembali BPJS PBI secara menyeluruh.
Pendataan ulang harus dilakukan dengan transparan dan adil, agar tidak ada satu pun warga miskin kehilangan hak atas pelayanan kesehatan.
Suara lantang mahasiswa ini menjadi lampu merah bagi pemerintah. Mereka memperingatkan agar negara tidak bermain-main dengan hak dasar rakyat. Publik menunggu langkah nyata, sementara sejarah akan mencatat siapa yang benar-benar berpihak pada kemanusiaan.
Penulis : Ade-YR
Editor : TimNewsline/Red
