Newsline.id – Tasikmalaya, Jawa Barat,- Puluhan massa dari Organisasi Masyarakat Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Tasikmalaya menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Tasikmalaya, Kamis (24/9/2026). Aksi ini menyoroti dugaan maraknya dapur Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi tanpa izin resmi.
Dalam orasi, massa menuding sejumlah dapur ilegal tersebut bahkan dimiliki oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, pimpinan dan anggota DPRD, hingga oknum aparat kepolisian. Tuduhan ini memperkuat persepsi publik bahwa praktik penyelenggaraan program MBG di daerah sarat konflik kepentingan dan jauh dari prinsip transparansi.
Tuntutan Penutupan Dapur Ilegal
Massa mendesak agar seluruh dapur MBG yang belum mengantongi izin PBG, SLF, IPAL, maupun SLHS segera ditutup sementara. Dari total 299 dapur SPPG di Kabupaten Tasikmalaya, mayoritas disebut masih beroperasi tanpa izin lengkap.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tuntutan ini tidak muncul tanpa alasan. Sepanjang tahun 2026, sejumlah kasus keracunan makanan dilaporkan terjadi di berbagai kecamatan. Insiden tersebut diduga kuat berkaitan dengan lemahnya pengawasan terhadap dapur MBG, sehingga menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan anak-anak penerima manfaat.
“Keberadaan dapur ilegal bukan hanya melanggar aturan administrasi, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak penerima manfaat MBG,” tegas salah satu orator.
Ketidakhadiran Pejabat Memicu Kekecewaan
Massa menuntut kehadiran langsung Bupati Cecep Nurul Yakin dan Ketua Satgas MBG Kabupaten Tasikmalaya, Dr. Rubi Azhara, S.STP., M.Si., untuk memberikan klarifikasi. Namun hingga aksi berlangsung, keduanya tidak hadir. Ketidakhadiran ini memicu kekecewaan mendalam dan dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi masyarakat.
Kekecewaan massa memuncak ketika tuntutan tidak direspons. Sejumlah demonstran mencoba menerobos masuk ke kantor Bupati, sehingga terjadi aksi saling dorong dengan aparat kepolisian. Situasi semakin panas ketika massa membakar ban di depan kantor sebagai bentuk protes keras atas sikap pemerintah daerah.
Klarifikasi Satgas MBG
Setelah beberapa waktu, Ketua Satgas MBG Kabupaten Tasikmalaya Rubi Azhara hadir bersama Korwil SPPG Kabupaten Tasikmalaya Andi Rizki H, serta pejabat Dinas Kesehatan. Kehadiran mereka disambut dengan sorotan tajam dari massa yang menuntut jawaban konkret.
Dalam sambutannya, Rubi mengapresiasi masukan massa aksi sebagai bahan evaluasi.
“Masih banyak dapur SPPG yang belum memiliki izin lengkap tapi sudah beroperasi. Kami selalu mengingatkan mereka agar segera menempuh izin sepenuhnya. Namun kewenangan kami terbatas karena seluruhnya dikendalikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN),” ujar Rubi.
Sementara itu, Korwil SPPG Andi Rizki H membenarkan bahwa mayoritas dari 299 dapur SPPG belum memiliki izin lengkap. Ia menegaskan pihaknya terus melakukan evaluasi dan mendorong pemilik dapur untuk segera menempuh prosedur perizinan.
“Memang benar masih banyak dapur SPPG yang belum memiliki izin tersebut namun sudah beroperasi. Kami terus melakukan evaluasi terhadap seluruh dapur-dapur SPPG tersebut agar secepatnya menempuh seluruh izin,” ucap Andi.
Sorotan Publik dan Krisis Kepercayaan
Aksi JAMAN menambah sorotan publik terhadap program MBG di Tasikmalaya yang dinilai sarat masalah tata kelola dan transparansi. Dugaan keterlibatan pejabat daerah dalam pengelolaan dapur ilegal memperkuat desakan agar pemerintah pusat turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh.
Demonstrasi ini bukan sekadar aksi jalanan, melainkan simbol perlawanan masyarakat terhadap praktik yang dianggap mencederai prinsip keadilan sosial dan akuntabilitas publik. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah daerah semakin nyata, dan jika tuntutan tidak segera ditindaklanjuti, gelombang protes diperkirakan akan semakin meluas serta berpotensi menimbulkan instabilitas politik lokal.
Penulis : Chandra Foetra S
Editor : Tim Redaksi
