Newsline.id – Tasikmalaya,- Pergantian mendadak posisi Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya menjadi sorotan tajam publik. Kepala SDN Pangliaran Kecamatan Pancatengah, Cucu Ano Lesmana, tiba-tiba dilantik menggantikan Jani Maulana, M.Si., yang kini berpindah jabatan sebagai Kepala Bidang di Badan Pendapatan Daerah (Bapeda).
Pelantikan ini berlangsung pada Selasa, 9 Desember 2025, di Aula Pendopo Baru Kabupaten Tasikmalaya, bersamaan dengan pelantikan 215 pejabat lainnya. Rangkaian mutasi itu mencakup 8 pejabat pimpinan tinggi pratama, 10 administrator, 23 pengawas, 7 pejabat fungsional, serta 167 guru yang kini menjabat kepala sekolah.
Kronologi Mendadak
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam keterangannya kepada media, Cucu Ano Lesmana mengaku tidak mengetahui sebelumnya bahwa dirinya akan dilantik sebagai Kabid SMP. Ia menuturkan baru menerima undangan sehari sebelum pelantikan, setelah mengikuti diklat ASN di Bandung.
“Saya itu pagi-pagi setelah tiba di rumah harus berangkat lagi dan ganti pakaian PSH, tiba-tiba dilantik. Saya tidak tahu dan tidak ada yang menghubungi. Pada pukul setengah dua saya baru menerima SK,” jelasnya, Senin (15/12/2025).
Keterangan ini memperlihatkan betapa minimnya komunikasi birokrasi dalam proses mutasi. Seorang pejabat yang akan menduduki posisi strategis di bidang pendidikan justru tidak diberi ruang persiapan, menimbulkan pertanyaan serius tentang mekanisme internal pemerintahan daerah.
Isu Kedekatan dengan Bupati
Pergantian mendadak ini memicu spekulasi publik. Sebagian pihak menduga Cucu memiliki kedekatan khusus dengan Bupati Tasikmalaya, bahkan disebut-sebut sebagai tim sukses atau keluarga Bupati. Namun, Cucu membantah keras isu tersebut.
“Saya bersama Bupati itu hanya kenal sebagai rakyat dengan pimpinan. Tidak ada kekerabatan apalagi saudara. Saya asli orang Cikatomas, bekerja di Pancatengah. Kedekatan hanya sebatas kegiatan KKG PAI Kabupaten Tasikmalaya, di mana saya sering mengundang beliau,” tegasnya.
Meski bantahan sudah disampaikan, isu kedekatan dengan kepala daerah tetap bergulir. Publik menilai mutasi yang dilakukan tanpa transparansi mudah menimbulkan persepsi adanya kepentingan politik di balik kebijakan birokrasi.
Kepala BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya, Drs. Iing Farid Khozin, M.Si., menegaskan bahwa pelantikan tersebut sah secara hukum. Menurutnya, aturan pasal 11 memungkinkan pengangkatan pejabat dengan pangkat utama maupun madya, dan langkah itu telah direkomendasikan oleh BKN.
“Ini murni usulan pimpinan. Jabatan adalah penghormatan dari seorang pimpinan, bukan meminta. ASN harus siap ditugaskan di manapun dan dalam tugas apapun,” ujar Iing, Selasa (17/12/2025).
Pernyataan ini menegaskan bahwa keputusan mutasi berada sepenuhnya di tangan pimpinan daerah. Namun, justru di titik inilah kritik publik menguat: apakah keputusan pimpinan semata cukup untuk menjamin profesionalisme, atau perlu mekanisme transparansi agar tidak menimbulkan dugaan nepotisme.
Sorotan Publik dan Dampak ke Dunia Pendidikan
Meski BKPSDM menegaskan legalitasnya, publik tetap menyoroti proses yang dianggap tidak transparan dan terlalu mendadak. Ketiadaan komunikasi kepada pejabat yang bersangkutan serta isu kedekatan dengan Bupati memperkuat persepsi adanya praktik politik dalam birokrasi pendidikan.
Mutasi mendadak ini menimbulkan beberapa dampak krusial, yang diantaranya sebagai berikut;
- Kredibilitas birokrasi: Proses yang tidak jelas dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem kepegawaian daerah.
- Stabilitas organisasi: Pergantian mendadak berpotensi mengganggu konsistensi program pendidikan, terutama di tingkat SMP yang membutuhkan kebijakan berkesinambungan.
- Motivasi ASN: Ketidakpastian dalam mutasi bisa menimbulkan rasa tidak aman bagi ASN lain, yang khawatir jabatan mereka sewaktu-waktu diganti tanpa alasan jelas.
- Persepsi politik: Dugaan adanya kepentingan politik dalam mutasi pejabat pendidikan dapat mencoreng integritas pemerintahan daerah.
Pergantian Kabid SMP ini menjadi cermin bagaimana mutasi pejabat di daerah kerap menimbulkan tanda tanya besar: apakah murni profesionalisme dan kebutuhan organisasi, atau ada kepentingan politik yang bermain di balik layar.
Dalam konteks pendidikan, posisi Kabid SMP bukan sekadar jabatan administratif, melainkan penentu arah kebijakan yang berdampak langsung pada ribuan siswa dan guru. Ketika proses pengisian jabatan dilakukan secara mendadak dan penuh isu, kepercayaan publik terhadap kualitas pendidikan daerah bisa terkikis.
Penulis : Chandra F Simatupang
Editor : Tim Redaksi
