TASIKMALAYA, newsline.id – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tasikmalaya menekan DPRD agar serius menuntaskan tiga persoalan krusial: pengelolaan aset Islamic Center, pinjaman daerah senilai Rp230 miliar, dan semrawutnya jaringan fiber optik.
Ketua PMII, Mujid Rahman Wahid, menegaskan Islamic Center tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian pengelolaan.
Ia juga mempertanyakan efektivitas pinjaman daerah yang harus dibayar lebih dari empat tahun, sementara kualitas pembangunan jalan dinilai rendah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami khawatir angsuran pinjaman tetap berjalan, sementara hasil pembangunan tidak bertahan lama. Ini bisa menjadi beban masyarakat,” ujar Mujid saat dijumpai sejumlah awak media, Kamis (5/2/2026).
PMII menuntut transparansi pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta penertiban provider fiber optik yang belum berizin.
Mujid menegaskan, jika rapat koordinasi Selasa mendatang tidak menghasilkan keputusan, PMII siap kembali turun ke jalan.
Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Budi Ahdiat, menyambut kritik PMII dan memastikan isu aset, pinjaman, dan fiber optik akan dibahas dalam rapat koordinasi.
Ia menekankan DPRD berkewajiban mengawasi bersama masyarakat, termasuk memastikan regulasi yang belum jelas segera ditindaklanjuti.
Penulis : Ade-YR
Editor : TimNewsline/Red
