Newsline.id – Tasikmalaya, Jawa Barat,- Sejumlah awak media di Kabupaten Tasikmalaya mengeluhkan keterlambatan pencairan dana publikasi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) setempat. Keterlambatan ini disebut-sebut disebabkan oleh gangguan teknis pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri, Selasa, (04/11/2025).
Keluhan ini mencuat sejak awal November 2025, ketika beberapa jurnalis lokal termasuk wartawan newsline.id menyatakan belum menerima pembayaran atas publikasi yang telah mereka tayangkan sejak kontrak kerjasama publikasi sebelumnya telah berjalan dengan alasan yang disampaikan pihak dinas adalah gangguan atau pemeliharaan sistem SIPD, yang digunakan pemerintah daerah untuk pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan. Padahal, menurut mereka, seluruh dokumen administrasi telah diserahkan sesuai prosedur.
“Kami sudah lengkapi semua berkas sejak 26 Oktober bulan lalu, tapi sampai sekarang belum ada pencairan. Informasi dari dinas, katanya SIPD sedang maintenance. Tapi tidak jelas sampai kapan,” ujar salah satu jurnalis pada Selasa (4/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
SIPD sendiri merupakan sistem digital terintegrasi yang menjadi tulang punggung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Ketika sistem ini mengalami gangguan, hampir seluruh proses administrasi keuangan, termasuk pencairan dana kerja sama publikasi, ikut terhenti. Namun, minimnya komunikasi resmi dari Dishubkominfo membuat situasi semakin tidak pasti.
“Kami bukan hanya menunggu dana, tapi juga kejelasan. Kalau memang ada kendala sistem, seharusnya ada surat resmi atau penjelasan terbuka. Jangan hanya informasi lisan yang simpang siur,” katanya.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dishubkominfo Kabupaten Tasikmalaya, yang dikonfirmasi terpisah sebelumnya, membenarkan adanya kendala teknis tersebut. Ia menyebutkan bahwa tim teknis sedang melakukan perbaikan dan berupaya agar sistem kembali normal secepatnya.
“Kami mohon maaf atas keterlambatan ini. Gangguan pada SIPD memang menghambat proses administrasi. Namun kami pastikan tidak ada niat menghambat hak rekan-rekan media, saya terus komunikasi dengan bagian bendahara Daerah,” ujarnya Roni pada Senin, (03/11/2025).
Meski demikian, tim newsline.id menilai alasan tersebut tidak cukup transparan. Mereka meminta Dishubkominfo memberikan kepastian waktu pencairan dan membuka opsi alternatif jika sistem belum juga pulih.
“Kalau memang sistemnya bermasalah, kenapa tidak ada solusi manual atau alternatif lain? Ini menyangkut hak kami sebagai mitra informasi pemerintah,” kata Chandra.
Di sisi lain, ketidakpastian ini juga memunculkan pertanyaan publik tentang efektivitas pengelolaan anggaran daerah dan komitmen pemerintah dalam menjalin kemitraan strategis dengan media massa sebagai mitra informasi.
“Kami mendukung transparansi anggaran dan sistem digital seperti SIPD. Tapi kalau sistemnya bermasalah, harus ada mitigasi. Jangan sampai media yang sudah bekerja justru dirugikan,” tegasnya.
Kondisi ini menyoroti pentingnya kesiapan sistem digital dalam mendukung kerja sama pemerintah dengan media. Beberapa pihak mendorong agar Dishubkominfo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem SIPD, termasuk menyiapkan prosedur darurat saat terjadi gangguan teknis.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian waktu normalisasi sistem maupun jadwal pencairan dana publikasi yang tertunda. Para jurnalis berharap Dishubkominfo segera memberikan kejelasan agar hubungan kemitraan tetap berjalan dengan baik dan profesional.
Penulis : Iwan Rudiawan
Editor : Chandra Foetra S
