TASIKMALAYA, newsline.id – Keputusan Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) dan menempatkannya sebagai staf ahli memicu kritik keras.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Tasikmalaya menilai langkah tersebut sarat kepentingan politik, sementara daerah masih menghadapi krisis fiskal dan rendahnya kinerja pembangunan.
Ketua PMII Cabang Kabupaten Tasikmalaya, Mujib Rahman Wahid, menilai rotasi jabatan itu dilakukan tergesa-gesa tanpa menyiapkan pengganti yang layak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, posisi Sekda bukan sekadar jabatan administratif, melainkan pusat koordinasi pemerintahan dan penggerak birokrasi.
“Sekda adalah palang pintu kebijakan daerah sekaligus ketua TAPD. Jika diganti dengan sosok yang tidak berpengalaman, kebijakan bisa berjalan ambigu dan tidak efektif,” ujar Mujib, Rabu (7/1/2026).
PMII menyoroti bahwa Kabupaten Tasikmalaya saat ini tengah menghadapi tekanan fiskal akibat pemotongan anggaran dari pusat, rendahnya pendapatan daerah, serta angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih tertinggal.
“Di tengah kondisi seperti ini, bupati seharusnya fokus menyelesaikan persoalan yang langsung dirasakan masyarakat, bukan sibuk membangun bangunan politik untuk kepentingan personal,” tegas Mujib.
Organisasi mahasiswa tersebut mendesak agar pemerintah daerah mengutamakan kebijakan yang berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat, ketimbang mutasi jabatan yang dinilai tidak tepat waktu.
Penulis : Ade-YR
Editor : TimNewsline/Red
