Newsline.id – Tasikmalaya, Jawa Barat,- Ribuan relawan dari berbagai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tasikmalaya menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Bupati, Kamis (25/6/2026). Mereka mendesak pemerintah pusat segera membuka kembali dan melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Aksi tersebut tidak hanya diikuti relawan, tetapi juga perwakilan mitra MBG, pemasok, UMKM, petani, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Para peserta menilai program MBG bukan sekadar bantuan pangan, melainkan juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Sorotan Perizinan Dapur SPPG
Di tengah tuntutan tersebut, publik kembali menyoroti fakta bahwa banyak dapur SPPG di Tasikmalaya beroperasi tanpa izin resmi seperti PBG, SLF, IPAL, maupun SLHS. Ironisnya, sejumlah dapur yang belum memiliki izin tersebut diduga kuat dimiliki oleh oknum pejabat daerah, Ketua, Wakil Ketua hingga anggota DPRD, serta aparat penegak hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Data terbaru menunjukkan dari sekitar 300 dapur SPPG, baru terbit 220 SLHS, 9 PBG, dan 8 SLF melalui sistem Online Single Submission (OSS). Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan serius terkait tata kelola dan jaminan keamanan pangan bagi anak-anak penerima manfaat.
Respons Ketua Satgas MBG Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Satgas MBG Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ruby Azhara, menyampaikan apresiasi atas aspirasi relawan. Namun ia menegaskan, keputusan keberlanjutan program MBG sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
“Kami sangat mengapresiasi keinginan relawan SPPG. Tetapi kita tetap menunggu keputusan pemerintah pusat yang sedang menggodok keberlangsungan program MBG agar lebih baik bagi semua pihak,” ujar Ruby saat memberikan sambutan didepan ribuan masa pendemo.
Kekecewaan Massa Terhadap DPRD Kabupaten Tasikmalaya
Meski aksi berlangsung tertib, massa menyuarakan kekecewaan atas absennya pihak legislatif, khususnya Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Ketidakhadiran wakil rakyat dalam momentum penting ini dianggap sebagai bentuk abai terhadap aspirasi masyarakat. Aksi demo diakhiri dengan doa bersama sebelum masa membubarkan diri.
Penulis : Chandra Foetra S
Editor : Tim Redaksi
