TASIKMALAYA, newsline.id – Menjelang tutup tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menghadapi persoalan serius. Laporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menunjukkan realisasi belanja daerah hingga 12 Desember baru mencapai 82,2 persen dari total pagu Rp3,49 triliun. Artinya, masih ada Rp621,29 miliar yang belum tersentuh.
Kesenjangan serapan ini kembali menegaskan bahwa problem keuangan daerah bukan sekadar soal teknis administrasi, tetapi mengarah pada kegagalan manajemen pemerintahan. Ironisnya, dana besar yang mengendap terjadi ketika pelayanan publik masih jauh dari memadai.
Ketimpangan Serapan Antar-SKPD Menganga Lebar
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari seluruh SKPD, DPUTRLH menjadi sorotan paling tajam. Dengan serapan hanya 47 persen, dinas yang memegang mandat pembangunan infrastruktur dan lingkungan itu menjadi yang terendah di Pemkab Tasikmalaya.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengelola anggaran raksasa Rp1,32 triliun masih menyisakan lebih dari Rp242 miliar. Dinas Kesehatan pun belum bergerak optimal dengan serapan 78,4 persen, menandakan sektor layanan dasar ikut tersendat.
DPRD: Masalahnya Bukan Sekadar Teknis, Tapi Politik
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Muslim, menilai rendahnya serapan anggaran merupakan akumulasi dari buruknya perencanaan, kesalahan kebijakan, hingga konflik politik yang belum selesai pasca Pilkada.
Ia menyoroti kebijakan cut off kewenangan bupati dalam APBD murni 2025 serta penyusunan APBD Perubahan yang dinilai tidak matang.
“Ketika APBD perubahan disusun tanpa kesiapan teknis, wajar jika realisasi mandek,” ujar Asep.
Namun, menurutnya, akar persoalan yang paling krusial justru berada di ranah politik dan birokrasi.
Disharmoni Bupati–Sekda dan Mutasi Politik Dinilai Memperparah
Asep menyebut konsolidasi birokrasi pasca Pilkada tidak pernah benar-benar tuntas. Ia menilai hubungan antara Bupati dan Sekda yang tidak harmonis telah menciptakan ketidakstabilan di internal pemerintahan.
“Rotasi-mutasi pejabat yang tidak jelas arah dan visinya membuat birokrasi kacau. Dua SKPD strategis—Disdik dan PUPR—bahkan dibiarkan tanpa kepala dinas definitif,” katanya.
Ia menegaskan bahwa mutasi yang sarat kepentingan politik berdampak langsung pada kualitas pengelolaan anggaran.
“Jika rotasi jabatan didorong balas jasa politik, pejabat yang muncul bukan yang kompeten. Ini berpengaruh langsung pada pelaksanaan program dan serapan anggaran,” tegasnya.
Peringatan Keras untuk Pemkab
Asep menyebut kondisi ini sebagai alarm keras bagi Pemkab Tasikmalaya. Jika tidak ada pembenahan struktural dan politik, persoalan serapan anggaran diprediksi akan terus berulang.
“Anggaran besar tidak ada artinya jika tidak mampu dieksekusi. Ini bukan soal angka, tapi soal kegagalan menghadirkan manfaat bagi masyarakat,”pungkasnya.
Penulis : Ade-YR
Editor : TimNewsline/Red
