Newsline.id- Jakarta,- Negeri ini sakit. Bukan karena kurang sumber daya, bukan karena rakyatnya malas. Penyakitnya satu: terlalu banyak pejabat titipan yang duduk bukan karena kapasitas, tapi karena kedekatan, karena lobi, mungkin juga karena amplop.
Mereka ada yang masuk lewat pintu belakang. Tidak lewat ujian kompetensi. Tidak lewat rekam jejak. Mereka datang dengan satu modal: “Saya orangnya Pak A” atau “Saya titipan Bu B”. Begitu duduk, tugas utamanya bukan melayani rakyat. Tugas utamanya menjaga kepentingan yang menitipkan.
Akibatnya apa? Kebijakan publik jadi sandera. Anggaran negara jadi bancakan. Proyek milyaran dikunci untuk kroni. Izin-izin penting diperlambat kalau tidak ada “pelicin”. Rakyat yang harusnya jadi tuan, malah jadi penonton di negerinya sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lihat saja di kementerian, di BUMD, di pemda. Berapa banyak Oknum “direktur, kepala dinas, komisaris” yang kerjanya cuma foto dan rapat. Ditanya data teknis gagap. Ditanya visi 5 tahun jawabnya ngalor-ngidul. Karena memang mereka tidak disiapkan untuk memimpin. Diduga oknum-oknum itu hanya disiapkan untuk mengamankan setoran.
Oknum Pejabat titipan tidak punya rasa malu. Gagal? Tidak mundur. Jika korup? Paling dipindah. Kinerjanya nol? Tetap aman karena “belakangnya kuat”. Ini penghinaan paling keji terhadap 280 juta rakyat yang membayar pajak dan menggaji mereka setiap bulan.
Integritas sudah jadi barang langka sejak era reformasi. Jujur dianggap bodoh. Tegas dianggap arogan. Yang pintar cari celah malah dipuji “hebat”. Sistem meritokrasi kita ini dibunuh pelan-pelan oleh budaya titip-menitip tersebut. Anak-anak muda berprestasi akhirnya pesimis. “Ngapain sekolah tinggi-tinggi, kalau ujungnya kalah sama anak pejabat.”
Dampaknya langsung ke pelayanan. Rumah sakit daerah obatnya banyak yang kosong. Sekolah rusak baru sedikit diperbaiki. Jalan berlubang banyak yang dibiarkan. Bukan karena tidak ada anggaran. Anggarannya ada. Tapi habis di tengah jalan, dipotong oleh oknum-oknum pejabat yang otaknya hanya mikir komisi.
Yang paling berbahaya: pejabat titipan tidak punya loyalitas pada negara. Loyalitasnya hanya pada pemberi tiket. Hari ini titipannya A, besok kalau A jatuh dia ikut jatuh. Atau pindah titip ke B. Negara hanya jadi alat transaksi kekuasaan.
Kita tidak butuh pejabat yang “aman”. Kita butuh pejabat yang “benar”. Kita tidak butuh yang pintar cari muka. Kita butuh yang berani bilang tidak saat ada yang salah. Kita tidak butuh yang jago pencitraan. Kita butuh yang jago kerja.
Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Tolong dengarkan kami sebagai rakyat. Berhentilah menitipkan orang. Berhentilah membayar utang politik dengan jabatan negara. Kursi pemerintahan bukan hadiah ulang tahun. Itu amanah. Dan amanah tidak boleh diserahkan ke orang yang salah.
Buka sistem rekrutmen se-terbuka mungkin. Uji kompetensi secara publik. Umumkan LHKPN. Periksa harta. Panggil pakar, akademisi, profesional. Bukan hanya panggil tim sukses. Kalau perlu libatkan KPK dan PPATK dari awal. Jangan tunggu setelah uang negara raib.
Penulis : dr. Suryanto, PD, SH., MH., Mkn.,
Editor : Chandra Foetra S
Sumber Berita: Ketua Umum PWRI
