Newsline.id – Tasikmalaya, Jawa Barat,- Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tasikmalaya melayangkan kritik keras terhadap kondisi anggaran pemerintahan desa yang dinilai semakin terbatas. Dalam audiensi bersama DPRD Kabupaten Tasikmalaya, APDESI menyoroti sejumlah persoalan mulai dari ketidakjelasan dana Pilkades, pemangkasan bantuan keuangan desa, hingga berkurangnya dukungan bagi lembaga kemasyarakatan desa, Senin, (10/8/2026).
Audiensi yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya itu menjadi wadah bagi APDESI untuk menuntut keterbukaan pemerintah daerah dalam alokasi anggaran yang berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat desa.
Pertanyakan Dana Pilkades
Wakil Ketua Umum I Bidang Hukum dan Politik APDESI Kabupaten Tasikmalaya, Alfie Akhmad Sa’dan Hariri, SE., SH., MH., NLP., menegaskan bahwa dana Pilkades harus segera mendapat kejelasan. “Pertama kami mempertanyakan dana Pilkades itu seperti apa, apakah masih ada atau tidak. Kemudian kami juga mempertanyakan pengurangan anggaran yang cukup signifikan, baik dari pemerintah pusat maupun yang bersumber dari APBD,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Alfie, pemangkasan anggaran berpotensi melemahkan pelayanan publik di tingkat desa. Pemerintah desa, katanya, tidak hanya mengurus administrasi, tetapi juga menopang lembaga kemasyarakatan yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat.
Bantuan Keuangan Desa Dipangkas
APDESI juga menyoroti kebijakan pemangkasan bantuan keuangan desa. Alfi menilai, jika terdapat persoalan dalam mekanisme penyaluran, seharusnya pemerintah memperbaiki teknis dan SOP, bukan menghapus dukungan anggaran. “Kalau memang sebelumnya ada persoalan dalam penyaluran, misalnya tidak proporsional atau tidak merata, bukan berarti kemudian harus dihentikan. Yang perlu diperbaiki adalah teknis dan SOP-nya agar seluruh desa bisa merasakan secara proporsional,” tegasnya.
Ia mencontohkan kebutuhan pembangunan infrastruktur desa, seperti perbaikan jalan desa yang rusak. Bantuan Rp200 juta, menurutnya, bisa sangat berarti bagi desa yang kemampuan anggarannya terbatas.
Lembaga Kemasyarakatan Kehilangan Dukungan
Selain itu, APDESI menyoroti berkurangnya anggaran bagi lembaga kemasyarakatan desa, seperti LPM dan MUI. Alfie menegaskan dana tersebut bukan untuk kepentingan pribadi kepala desa, melainkan untuk mendukung keberlangsungan lembaga yang membantu pelayanan masyarakat. “Yang dikurangi itu bukan untuk kepala desa, tetapi dana untuk lembaga kemasyarakatan desa yang selama ini sudah berjalan dan diterima dari tahun ke tahun. Kalau semuanya dikurangi, bagaimana pertanggungjawaban kami kepada lembaga-lembaga tersebut?” katanya.
APDESI juga menyinggung persoalan kepesertaan BPJS masyarakat yang disebut mengalami pengurangan anggaran. Hal ini dinilai krusial karena menyangkut kebutuhan dasar warga terhadap layanan kesehatan.
Desak Transparansi Anggaran
APDESI meminta Pemkab Tasikmalaya dan DPRD duduk bersama menentukan skala prioritas anggaran. Efisiensi, menurut Alfi, tidak semestinya menyentuh program pelayanan dasar masyarakat. “Kami memohon transparansi kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Mari kita buka bersama, sebenarnya anggaran yang ada dialokasikan untuk apa. Kalau ada yang sifatnya sangat penting untuk pelayanan masyarakat desa, jangan sampai justru ikut dikurangi,” ujarnya.
Ia menegaskan desa merupakan ujung tombak pemerintahan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Siapkan Langkah Lanjutan
Meski mengapresiasi DPRD yang telah menerima audiensi, APDESI menegaskan akan menempuh langkah lanjutan jika aspirasi tidak direspons. “Kalau tidak didengar, mohon maaf, kami akan mengambil langkah berikutnya. Kami berharap semuanya bisa diakomodasi melalui komunikasi yang baik,” tegas Alfie.
Menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI, APDESI berharap pemerintah daerah dan DPRD menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas. “Semua harus memakai hati nurani dan menjalankan fungsi masing-masing. Jangan sampai hanya karena melakukan penghematan, justru pelayanan dasar masyarakat yang terdampak,” pungkasnya.
APDESI berharap hasil audiensi tersebut menjadi bahan evaluasi Pemkab Tasikmalaya dalam menyusun kebijakan anggaran, sehingga pemerintahan desa dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Penulis : Chandra Foetra S
Editor : Tim Redaksi
