TASIKMALAYA, newsline.id – Puluhan pengusaha Tasikmalaya mendatangi Gedung DPRD setempat untuk menggelar audiensi, Senin (03/11/2025). Mereka menuntut kejelasan atas penghentian sepihak sejumlah proyek perbaikan jalan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, menyusul kebijakan pemangkasan (cut off) anggaran daerah.
Audiensi yang difasilitasi oleh Komisi III DPRD ini merupakan pertemuan kedua, setelah sebelumnya isu serupa sempat dibahas bersama perwakilan pengusaha dan lembaga hukum.
Para Kontraktor menilai penghentian proyek yang telah melalui proses tender resmi itu merugikan mereka secara finansial dan operasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sudah siapkan tenaga kerja, alat berat, dan modal. Tapi tiba-tiba proyek dihentikan tanpa penjelasan yang jelas,” ujar Dede salah satu pengusaha yang hadir.
DPRD Siap Mediasi dan Kawal Penyelesaian
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H. Gumilar Akhmad Purbawisesa, menyatakan pihaknya menerima aspirasi para pengusaha dan berkomitmen untuk memfasilitasi penyelesaian masalah ini secara transparan.
“Para pengusaha ingin kepastian: apakah proyek yang sudah dimenangkan akan dilanjutkan atau tidak. Jika memang dihentikan, harus ada penjelasan resmi agar tidak menimbulkan kerugian,” tegas Gumilar.
Ia menambahkan, terdapat 12 paket pekerjaan jalan yang dihentikan, dan DPRD akan terus menjadi jembatan komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah daerah.
LBH Merah Putih Dampingi 12 Perusahaan
Dalam audiensi tersebut, hadir pula perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Merah Putih yang bertindak sebagai kuasa hukum bagi 12 perusahaan pemenang tender. Mereka mempertanyakan dasar hukum penghentian proyek yang dinilai tidak sesuai prosedur.
Anggota Komisi III DPRD, Haris Somantri, menyebut audiensi juga dihadiri oleh sejumlah pejabat teknis, termasuk pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Inspektorat. Namun, perwakilan dinas yang hadir belum dapat memberikan penjelasan rinci terkait kebijakan tersebut.
“Karena belum ada penjelasan dari dinas terkait, kami akan menjadwalkan ulang audiensi dengan menghadirkan pimpinan dinas yang berwenang. Tujuannya agar ada kepastian hukum dan solusi konkret,” kata Haris.
Ia menekankan pentingnya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan pelaku usaha agar kebijakan penghematan anggaran tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
Belum Ada Respons Resmi dari Pemkab
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya belum memberikan keterangan resmi terkait kelanjutan proyek-proyek yang terdampak kebijakan cut off anggaran. DPRD memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga tercapai solusi yang adil bagi semua pihak.
Penulis : Ade-YR
Editor : TimNewsline/Red
