Newsline.id – Tasikmalaya, Jawa Barat,- Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menegaskan komitmennya dalam menekan laju inflasi daerah melalui pendekatan yang lebih strategis dan menyentuh akar persoalan ekonomi lokal. Dalam kegiatan High Level Meeting & Capacity Building Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Aula Pendopo Baru, Selasa (21/10/2025), Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yaqin menyerukan agar TPID tidak hanya berfokus pada hilir, tetapi mulai menancapkan pengaruhnya langsung di hulu bisnis komoditas.
Dalam pidato arahannya, Bupati Cecep menyampaikan bahwa stabilitas harga dan daya beli masyarakat tidak akan tercapai tanpa intervensi serius terhadap rantai distribusi yang selama ini terlalu panjang dan tidak efisien.
“Penetrasi TPID di wilayah hulu bisnis ini krusial. Kita harus memahami betul persoalan bisnis yang berdampak pada suplai dan harga barang,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengangkat contoh konkret dari komoditas beras, yang menurutnya menjadi cerminan ketimpangan distribusi. Beras hasil panen petani lokal di Leuwisari, alih-alih langsung masuk ke pasar-pasar di Kabupaten Tasikmalaya, harus melalui tengkulak, dijual ke Pasar Cikurubuk di Kota Tasikmalaya, lalu dibeli kembali oleh pedagang di Pasar Singaparna. Alur ini menyebabkan harga beras melonjak jauh dari harga awal, dan masyarakat lokal menjadi korban dari sistem yang tidak berpihak.
“Ini kan malah masyarakat kita yang rugi karena selisih harga menjadi jauh akibat rantai distribusi yang berputar-putar,” kritik Bupati Cecep.
Situasi ini, menurutnya, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. TPID diminta untuk segera merumuskan solusi konkret yang dapat memangkas rantai distribusi dan memperpendek jalur logistik komoditas. Salah satu gagasan yang dilontarkan adalah pembentukan sistem distribusi berbasis kewilayahan, di mana pasar-pasar lokal difungsikan sebagai sentra penampungan hasil bumi dari wilayah terdekat.
“TPID harus mampu memberi jalan kepada petani dan pemilik kebun agar hasil panennya tidak perlu terdistribusi jauh untuk sampai ke pasar sekitar,” jelasnya.
Dalam skema ini, Pasar Ciawi akan difungsikan sebagai pusat distribusi untuk wilayah utara, sementara pasar di Taraju akan melayani wilayah barat. Dengan pembagian zonasi tersebut, hasil panen dapat langsung dijual di pasar terdekat, mengurangi ketergantungan pada perantara dan menekan biaya transportasi.
“Jadi dibagi untuk setiap wilayah, dan hasil bumi silakan isi di wilayah terdekat masing-masing,” pungkas Bupati.
Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menstabilkan harga, tetapi juga untuk memperkuat posisi petani dan pelaku usaha lokal dalam rantai nilai komoditas. Dengan distribusi yang lebih efisien, margin keuntungan dapat lebih adil, dan daya beli masyarakat pun meningkat.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat Pemkab terkait, para camat, pengelola Sistem Pengendalian Pangan dan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Tasikmalaya, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan keseriusan dan komitmen bersama dalam membangun ekosistem ekonomi daerah yang lebih sehat dan berkeadilan.
Langkah strategis yang digagas Bupati Cecep ini menjadi sinyal kuat bahwa pengendalian inflasi tidak cukup hanya dengan intervensi harga, tetapi harus menyentuh struktur distribusi dan pola bisnis yang selama ini menjadi sumber ketimpangan. TPID diharapkan mampu menjawab tantangan ini dengan inovasi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.
Penulis : Chandra F Simatupang
Editor : Chandra Foetra S
