Newsline.id – Jawa Barat,- Kecamatan Singaparna kembali menjadi sorotan publik setelah mencatatkan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbesar di Kabupaten Tasikmalaya. Dari total tunggakan Rp14 miliar sejak 2018, wilayah ini menyumbang sekitar Rp6 miliar. Angka tersebut menjadikan Singaparna sebagai titik fokus pemerintah daerah dalam upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat vital bagi pembangunan.
Camat Singaparna, Tono Haeruman, menegaskan pihaknya tengah melakukan langkah serius dengan mengidentifikasi jumlah wajib pajak serta nilai resmi tunggakan. Menurutnya, penanganan persoalan ini tidak bisa dilakukan secara sepihak.
“Kami tidak bisa bergerak sendiri, perlu koordinasi dengan BPKPD sebagai leading sector. Tim sudah dibentuk untuk menghimpun data, termasuk desa mana saja yang memiliki tunggakan cukup tinggi,” ujarnya saat dikonfirmasi oleh tim newsline.id, Selasa (26/11/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tono menambahkan, dukungan media dan kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan agar tunggakan dapat ditekan. Ia menekankan bahwa keberhasilan penanganan pajak akan berdampak langsung pada pembangunan daerah.
“Ini berkontribusi besar terhadap PAD yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan daerah,” katanya.
Sementara itu, Kabid Pelayanan Pajak Daerah BPKPD, Undang Mulyadin, membenarkan Singaparna sebagai penyumbang tunggakan terbesar dari 39 kecamatan di Tasikmalaya.
“Iya, dari Rp14 miliar, Kecamatan Singaparna tercatat sebagai wilayah dengan tunggakan terbesar, yakni sekitar Rp6 miliar sejak 2018,” jelasnya.
Catatan Redaksi
Kasus Singaparna menegaskan bahwa persoalan pajak bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan cerminan kedisiplinan fiskal masyarakat. Ketika tunggakan menumpuk, pembangunan daerah ikut tersendat. Pemerintah daerah kini dituntut untuk tidak hanya menagih, tetapi juga membangun kepercayaan publik bahwa pajak yang dibayarkan benar-benar kembali dalam bentuk layanan dan pembangunan nyata.
Penulis : Yudi
Editor : Chandra F Simatupang
