Newsline.id – Jawa Barat,- Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat melaksanakan gelar perkara khusus terkait dugaan pemerasan proyek pengadaan hewan kurban senilai Rp4,25 miliar yang menyeret nama Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin. Agenda ini telah dijadwalkan sejak 17 Januari 2026, menyusul laporan seorang pengusaha berinisial SG yang masuk pada 11 Agustus 2025.
Baca juga link berita sebelumnya dibawah ini;
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, momentum yang dianggap penting untuk mengurai dugaan tindak pidana tersebut justru diwarnai absennya sang bupati. Cecep Nurul Yakin memilih tidak hadir dan hanya mengutus kuasa hukumnya. Ketidakhadiran ini menimbulkan sorotan publik, terlebih karena di hari yang sama ia terlihat menghadiri kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pondok Pesantren Cipasung bersama Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi.
SG (Pelapor) Menolak Ungkap Hasil Gelar Perkara
SG, pengusaha yang melaporkan dugaan pemerasan, mengonfirmasi bahwa gelar perkara telah selesai dilaksanakan. Namun ia menolak menyampaikan hasilnya melalui telepon maupun pesan singkat, dengan alasan keamanan informasi.
“Bupati diwakili kuasa hukumnya. Terkait hasilnya harus ketemu langsung, saya khawatir kalau lewat WhatsApp,” ujar SG melalui pesan singkat whatsapp kepada jabar.newsline.id, Selasa (20/1/2026).
Undangan Resmi dan Mekanisme Hukum
Sat Reskrim Polres Tasikmalaya sebelumnya telah melayangkan surat undangan bernomor B/43/I/RES.1.19/2026/RESKRIM kepada kedua belah pihak—baik pelapor maupun terlapor beserta kuasa hukum masing-masing. Surat tersebut menegaskan bahwa gelar perkara dilakukan untuk menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana pemerasan dalam proyek pengadaan hewan kurban di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025.
Ketidakhadiran Bupati dan Pertanyaan Publik
Absennya Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, dalam gelar perkara yang menyangkut dirinya menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen transparansi dan akuntabilitas pejabat daerah. Publik menilai, kehadiran langsung seorang kepala daerah dalam proses hukum yang menyeret namanya merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus politik.
Ketidakhadiran ini juga menimbulkan spekulasi: apakah sang bupati berusaha menjaga citra politiknya dengan tampil di acara kenegaraan bersama Wakil Presiden, atau justru menghindari sorotan langsung dalam forum hukum yang bisa memperburuk reputasinya.
Dampak Politik dan Pemerintahan Daerah
Kasus ini berpotensi mengguncang stabilitas pemerintahan daerah Tasikmalaya. Dugaan pemerasan dalam proyek bernilai miliaran rupiah menyentuh aspek integritas birokrasi, khususnya dalam pengelolaan anggaran publik. Jika proses hukum berlanjut hingga tahap penetapan tersangka, maka posisi Bupati Cecep Nurul Yakin bisa terancam, baik secara politik maupun administratif.
Selain itu, absennya bupati dalam gelar perkara dapat memperlebar jurang ketidakpercayaan masyarakat terhadap pejabat publik. Di tengah tuntutan transparansi, publik menanti sikap tegas aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa proses ini tidak berhenti pada formalitas semata.
Publik Menunggu Kepastian
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Bupati Tasikmalaya maupun pihak Kepolisian Resort Tasikmalaya. Publik kini menunggu hasil resmi dari Polda Jawa Barat, yang akan menjadi penentu arah kasus dugaan pemerasan proyek pengadaan hewan kurban senilai Rp4,25 miliar tersebut.
Kasus ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga ujian bagi kredibilitas pemerintahan daerah dalam menjawab tuntutan transparansi dan akuntabilitas.
Penulis : Chandra Foetra S
Editor : Tim Redaksi
