Jakarta, Newsline.id – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej, menyambut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024. Hal ini dilakukan Wamenkum saat memberikan sambutan sekaligus memberi kuliah umum kepada seluruh CPNS yang hadir dalam Orientasi CPNS Tahun Anggaran 2024.
“Selamat datang saudara-saudara sebagai calon birokrat pemerintahan, yang memberi suasana baru bagi Kementerian Hukum,” sambut Wamenkum di Graha Pengayoman Kemenkum, Jakarta, Senin (02/06/2025).
Wamenkum meyampaikan kunci menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baik kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024. Menurut Wamenkum, untuk menjadi ASN yang baik, dibutuhkan integritas dan kapasitas intelektual yang memadai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wamenkum menerangkan, Integritas adalah kualitas atau sifat seseorang yang mencerminkan kejujuran, konsistensi, dan komitmen terhadap nilai etika, sedangkan kapasitas intelektual adalah kemampuan seseorang untuk berpikir, memahami, belajar menganalisis, memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara logis dan efektif.
“Ketika kita sudah memiliki integritas dan kapasitas intelektual yang memadai, maka keinginan untuk menerapkan nilai-nilai ASN, yaitu #BerAkhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) akan tercapai,” tutur Wamenkum.
Lebih lanjut Wamenkum mengatakan, bahwa setelah memasuki dunia pemerintahan, para CPNS diharuskan memahami birokrasi.
“Saudara harus paham apa itu birokrasi, yaitu struktur organisasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh pegawai atau aparat yang bekerja menurut aturan, prosedural dan hirarki,” terang Wamenkum yang sering disapa Edy.
Di akhir sambutannya, Wamenkum mengingatkan kepada seluruh CPNS untuk bekerja dengan hati, dan diharapkan dapat memberi suasana baru bagi Kemenkum.
“Keberhasilan Kemenkum, bukan keberhasilan Menteri, Wakil Menteri, Sekjen (Sekretaris Jenderal), Irjen (Inspektur Jenderal), Dirjen (Direktur Jenderal), dan Kepala Badan, tetapi ini keberhasilan bersama,” tandas Wamenkum.
“Karena kita bekerja, bersinergi, harmonis, dan kolaboratif untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara, yakni, membangun negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” tutup Wamenkum.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, mengatakan bahwa rangkaian kegiatan orientasi ini akan berbentuk pemaparan materi mengenai Kementerian Hukum.
“Kegiatan orientasi ini akan diisi dengan pengenalan unit-unit kerja yang ada di bawah Kementerian Hukum sehingga para CPNS disini bisa tahu dimana akan bertugas dan apa tanggung jawabnya nanti,” ujar Sekjen. Kami berharap, lanjut Sekjen, kedepannya para CPNS 2024 mampu bekerja dengan sangat baik.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), pada saat belum adanya transformasi kementerian, membuka seleksi untuk 9.070 formasi, dan mendapat antusiasme dmasyarakat sebanyak 491.651 pelamar. Dari jumlah pelamar tersebut, sebanyak 8.951 pelamar dinyatakan lulus untuk mengisi formasi Kemenkumham, dengan rincian formasi 7.863 untuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, 863 untuk Kementerian Hukum, dan 224 untuk Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM).
Sejumlah 863 formasi Kementerian Hukum melanjutkan proses Penetapan NIP dengan sebaran sejumlah 335 orang untuk formasi Pusat, dan 528 orang untuk formasi Wilayah yang tersebar pada 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia.
Seluruh pelaksanaan rangkaian Rekrutmen CPNS TA 2024 ini dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel. Transparansi seleksi CPNS ini juga turut diawasi oleh lembaga pelayanan publik yakni Ombudsman RI dan juga masyarakat dapat mengawasi secara langsung melalui platform media streaming.
Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024, yang dinanti-nanti oleh para peserta yang telah berhasil lulus seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 ini, dilaksanakan selama dua hari, mulai dari tanggal 2 hingga 3 Juni 2025 secara hybrid. Bagi para CPNS formasi pusat, orientasi dilakukan secara luring bertempat di Graha Pengayoman Kemenkum, dan bagi formasi wilayah secara daring. (******)
Sumber : Kementerian Hukum
